"Multi Years". Istilah ini sering muncul dalam perbincangan baru-baru ini setelah para cerdik cendekiawan "melihat" kejanggalan-kejanggalan dalam proyek Hambalang.
Dari dana APBN 2010 yang tertera di Kementerian Pemuda dan Olahraga saat menterinya dijabat Adyaksa Daud, 125 milyar rupiah dianggarkan untuk pembangunan Sekolah dan Pelatihan Olahraga. Lokasinya di bukit Hambalang Kabupaten Bogor. Mata anggaran tersebut diberi tanda bintang, yang artinya mata anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan.
Anehnya, angka 125 milyar rupiah yang telah diberi tanda bintang itu, ketika Menpora berganti dijabat Andi Malarangeng, muncul kembali, bahkan membengkak menjadi 1,2 triliun rupiah. Proyekpun berubah menjadi "Sport Center".
Menurut Andi Nurpati, seorang petinggi partai Demokrat, bahwa Andi Malarangeng memiliki pandangan lebih luas tentang perlunya pembangunan olahraga di Indonesia. Jadi Proyek Hambalang bukan hanya sekedar pembangunan sekolah olah raga, sebagaimana dirancang Adyaksa Daud. Namun diperluas menjadi pusat kegiatan pendidikan, pelatihan sekaligus menjadi tempat kegiatan olahraga dengan fasilitas yang lengkap.
Dalam keadaan normal, obsesi yang dirancang Menpora Andi Malarangeng memang hebat, briliant, cemerlang. Tapi sayang, ide bagus itu ternyata disertai bumbu-bumbu tak pantas dan tak patut, sehingga tercium aroma tak sedap.
Publik mencium ketidak beresan persoalan tersebut sejak tahap perencanaan.
Dari mata anggaran yang sudah diberi bintang alias dibatalkan, ternyata muncul kembali. Kemudian angka membengkak menjadi 1,2 triliun. Kabarnya penambahan dana tersebut tidak diketahui oleh anggota DPR, tapi anehnya Banggar DPR-RI mengetahuinya. Andi Malarangeng memberi penjelasan bahwa anggaran sebesar itu tidak didanai dari satu tahun anggaran, melainkan oleh "beberapa tahun anggaran" tahun berikut. Itu, yang dimaksud "multi years". Dan menurut beberapa pihak penambahan anggaran tiap tahu berikutnya tidak usah mendapat persetujuan DPR. Kok begitu, ya ?
Buat kami-kami , orang kecil, apa betul pembangunan "sport center" semegah itu saat ini sangat kita butuhkan, sehingga harus menempatkannya pada posisi istimewa dalam posisi APBN (dengan tidak usah mendapat persetujuan DPR) ? Bukankah kita masih punya masalah-masalah sosial yang menyentuh kehidupan sebagian besar bangsa ini ?
Belum lagi berita-berita tentang duit untuk membiayai proyek itu, tidak seluruhnya dipergunakan pembangunan proyek, tapi dibagi-bagi (dikorupsi) beramai-ramai orang-orang tertentu. Paling tidak sebagaimana"ocehan" mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M.Nazarudin.
Tiba-tiba muncul "bau busuk" yang bersumber dari pembangunan proyek itu, sesuatu yang telah terjadi 6 bulan yang lalu (Desember 2011) baru terungkap bulan-bulan ini (akhir Mei 2012). Beberapa bangunan di proyek itu ambruk karena tanahnya amblas.
Mata publikpun menjurus pada peristiwa itu, dan terlihat jelas kejanggalan-kejanggalan.
Nah, lho....! Umpet-umpetan dengan rakyat, akhirnya ketauan juga.
Posting Komentar