Tanggal 30 Juni 2013 hari Minggu ada 33 desa di 17 kecamatan Kabupaten Karawang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serempak. Hingar bingarnya sudah terasa. Alasannya, pada pilkades ini semua warga yang sudah dewasa di desa tersebut memiliki hak suara dan berhak menentukan pilihannya. Siapa kepala Desa yang diinginkannya. Ini adalah demokrasi tertua yang ada di negeri ini, dan menjadi warisan budaya yang tak boleh dispelekan. Demokrasi langsung pilkades jauh lebih tua dibanding demokrasi langsung memilih Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden.
Persaingan antar calon kades untuk mendapatkan dukungan masyarakat kian semarak. Terlebih persaingan itu diekspresikan oleh perilaku para "kader", istilah yang umum digunakan untuk orang yang aktif mendukung salah satu calon dengan mempengaruhi pemilih. Berbagai cara dilakukan, dari pendekatan hubungan saudara, tetangga dan pertalian-pertalian lainnya, sampai pada pemberian "kopi-gula", masak-masak (masak bersama) dan penyediaan makan untuk umum yang dibuka sepanjang hari di rumah calon. Malam harinya, biasanya keluarga calon harus menyediakan minuman, makanan ringan dan juga rokok buat para tamu yang datang berbondong-bondong, hanya untuk memperlihatkan dukungan pada calon yang didatanginya itu.Ini berjalan tiap malam. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Belum lagi, untuk sosialisasi, setiap calon membuat baliho berukuran besar dan poster-poster yang dipasang di seluruh pelosok desa.
Sampai disini saya menganggap masih sangat wajar. Dan memang kondisi seperti itu sudah berjalan sejak awal ada pemilihan kepala desa.
Money Politic
Sudah tidak menjadi rahasia bahwa setiap calon berusaha memberikan sejumlah uang kepada calon pemilihnya saat akan berangkat ke TPS. Biasanya uang itu dibagi-bagi kepada calon pemilih yang daftar nama-namanya sudah ada di kader-kader. Jadi, sebelumnya, kader-kader itu membuat catatan yang berisi nama-nama calon pemilih yang dianggap akan mencoblos (memilih) calon yang didukungnya. Ada pula calon yang membagikan uang tanpa melihat apakah akan memilih dirinya atau bukan. Semua dibagi. Besarannya bervariasi, tergantung kemampuan keuangan sang calon. Jadi, bukan tidak mungkin seseorang calon pemilih bisa mendapatkan uang tersebut bukan hanya dari satu calon, bisa jadi dari semua calon, tergantung kepandaian berkamuplase.
Hal seperti ini saya tidak bisa mengatakan secara tegas apakah bisa dikatakan money politik atau bukan.
Peran Penjudi.
Disinyalir, kemenangan seorang calon kades dapat pula dipengaruhi oleh para penjudi. Modusnya ? Dari berbagai informasi diketahui bahwa jauh-jauh hari, para penjudi sudah melakukan pengecekan ke pelosok-pelosok desa, semacam survey lapangan. Itu dilakukan berbulan-bulan. Tujuannya untuk mendpatkan angka-angka jumlah pendukung dari tiap-tiap calon. Setelah angka hasil survey didapat, mereka sudah memiliki data perkiraan siapa yang akan menang. Hasil survey ini tidak sembarangan bisa dibuka (diberitahukan) kepada setiap orang. Alasannya, data itu digunakan untuk membuat posisi judi, agar bisa mendapatkan lawan dengan taruhan berjuta-juta bahkan beratus-ratus juta. Dan bila ada pihak yang menginginkanpun harus membayarnya dengan mahal.Bila info angka terlanjur terbuka maka mereka akan "memainkan" angka, dengan berupaya mengeluarkan uang untuk dibagi-bagikan kepada calon pemilih agar mau mengubah pilihan mereka dari calon yang akan mendapat angka tertinggi kepada calon yang diperkirakan mendapat dukungan terbanyak dua, atau lainnya. Tujuannya, tentu bukan semata-mata mendukung calon, tapi posisi judi agar mendapatkan lawan judi dengan taruhan uang yang lebih besar lagi.
Terlepas dari kebenaran analisa tadi, yang jelas masyarakat pemilih masih sangat sangat rentan terpengaruh oleh besaran pemberian uang untuk menentukan pilihannya.
Sayang demokrasi tertua di negeri ini ternodai, terkontaminasi oleh gejala"fulusisme".
Posting Komentar